LAYANAN PERIZINAN

1. Izin Penyelenggaraan Usaha Pondokan

Persyaratan Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan adalah sebagai berikut :

  1. mengisi formulir permohonan;
  2. fotokopi KTP pemohon;
  3. fotokopi IMB yang dilegalisir dan menunjukkan IMB aslinya; dan
  4. membuat surat pernyataan untuk :
  1. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban termasuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan Minuman Keras (MIRAS) di pondokan serta segala sesuatu aktifitas di dalam pondokan;
  2. sanggup untuk menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan;
  3. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
  4. memberitahukan kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap;
  5. membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku ditempat pondokan yang disusun dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan;
  6. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan; dan
  7. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

 

2. Izin Penyelenggaraan Reklame

Izin Penyelenggaraan Reklame dari Mantri Pamong Praja wajib dimiliki bagi setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pemasangan reklame sebagai berikut :

a. jenis papan nama usaha/profesi yang menempel pada bangunan/gedung;

b. ukuran maksimal 1 m² (satu meter persegi); dan

c. tidak bersponsor dari produk tertentu.

 

Persyaratan Izin Reklame adalah sebagai berikut :

  1. fotokopi KTP pemohon;
  2. foto Lokasi dan simulasi pemasangan reklame;
  3. gambar denah lokasi;
  4. gambar desain papan nama usaha/profesi beserta ukurannya;
  5. surat kuasa dari pemohon izin bermaterai apabila tidak dapat mengurus sendiri; dan
  6. surat pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala resiko
  7. penyelenggaraan reklame.

 

Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Waktu untuk memproses Izin Penyelenggaraan Reklame selambat-lambatnya adalah dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar

 

 

3. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima

Persyaratan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut :

  1. Formulir Permohonan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima;
  2. fotokopi KTP Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau SKTS Kota Yogyakarta;
  3. pas foto terbaru, hitam putih ukuran 2x3 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
  4. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
  5. surat kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
  6. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
  7. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil;
  8. surat persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum;
  9. surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum; dan
  10. melampirkan Sertifikat Laik Sehat yang masih berlaku dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bagi pedagang kaki lima dengan jenis makanan dan minuman kecuali makanan dan minuman kemasan yang terdaftar di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM).

 

4. Izin Penggunan/Pemakaian Barang Milik Daerah (BMD)

Persyaratan Izin Penggunan/Pemakaian Barang Milik Daerah (BMD) :

  1. fotokopi KTP pemohon;
  2. fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau akte pendirian bagi badan usaha/badan hukum/lembaga/organisasi kemasyarakatan; dan
  3. mengisi formulir permohonan.

Waktu untuk memproses Izin Penggunaan Barang Milik Daerah selambatlambatnya adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar.